Pasca kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Sulawesi Barat ternyata cukup memberi arti penting akan banyak hal. Kelaziman-kelaziman yang selama ini dipertontonkan oleh para pejabat tersulap habis, tergantikan dengan tampilan serba sederhana. Tak ada penyambutan mewah maupun kendaraan mewah yang terlintas hari itu. Semuanya melebur dalam satu isyarat ala Jokowi; kinerja lebih penting dari sekedar retorika belaka.
Presiden ketujuh ini juga hadir dengan kabar segar. Kucuran dana untuk menyokong program Gernas Kakao dilontarkan dengan jumlah yang sangat bombastis. Sebanyak Rp1,2 triliun rencananya akan ‘ditransfer’ oleh pemerintah, khusus untuk mempercepat program Gernas Kakao.
Presiden ketujuh ini juga hadir dengan kabar segar. Kucuran dana untuk menyokong program Gernas Kakao dilontarkan dengan jumlah yang sangat bombastis. Sebanyak Rp1,2 triliun rencananya akan ‘ditransfer’ oleh pemerintah, khusus untuk mempercepat program Gernas Kakao.
Dengan sokongan yang sangat besar itu, harapannya tentu agar tak lagi terdengar bahwa pemerintah hanya menggoreskan rencana tanpa ditopang oleh kebijakan anggaran yang nyata.
Mendahului seluruh kegirangan itu, kita mesti benar-benar berpikir lapang untuk mendudukkan ‘marwah’ Rp1,2 Triliun ini pada urgensi mendasarnya. Bahwa filosofi yang hendak dibangun oleh pemerintah di pusat benar-benar berkeinginan kuat menggeser paradigma penggelontoran anggaran yang cukup besar itu.
Mendahului seluruh kegirangan itu, kita mesti benar-benar berpikir lapang untuk mendudukkan ‘marwah’ Rp1,2 Triliun ini pada urgensi mendasarnya. Bahwa filosofi yang hendak dibangun oleh pemerintah di pusat benar-benar berkeinginan kuat menggeser paradigma penggelontoran anggaran yang cukup besar itu.
Ketika formulasi anggaran yang selama ini dituduh sangat sentralistik dan hanya berputar di Ibukota Negara, kini telah bergerak ke tepian untuk membagikannya ke tiap-tiap daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing.
Maka pertanyaan penting saat ini adalah, sanggupkah penyelenggara pemerintah di tingkat daerah menerjemahkan kepentingan rakyat dengan sebenar-benarnya? Atau ini bakal menjadi babak baru untuk semakin memuluskan para pejabat di daerah terjaring dalam lingkaran korupsi dan tipu muslihat anggaran?
Dengan belajar pada beragam fakta terhadap sistem pengelolaan anggaran selama ini, tampaknya sangat kecil nafas optimisme publik untuk mempercayai bahwa anggaran tersebut bakal tersalur pada jalur dan lajur yang sebenarnya. Pembangunan pabrik Kakao dan SMK Kakao yang hingga kini tak jelas juntrungannya menjadi dalil sahih bahwa anggaran besar tak selamanya punya manfaat besar pula.
Di sinilah arti penting sebuah ketegasan seorang pemimpin dalam menyelenggarakan sistem birokrasi yang mampu menerjemahkan pola distribusi anggaran yang tepat sasaran. Tidak justeru menumpuk pada program yang terlampau abal-abal. Sinergitas antar penyelenggara pemerintahan hendaknya tak menjadi kamuflase yang dipertontonkan dalam dramaturgi politik. Tapi mesti digerakkan dalam sistem perencanaan yang saling menopang satu sama lain.
Dalam konteks Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten kerap saling menuding bahwa apa yang diprogramkan selama ini tak punya korelasi yang pas. Ketika itu terjadi, ini sekaligus sebagai gambaran bahwa program yang selama ini berjalan memang sangat erat kaitannya dengan ego sektoral masing-masing.
Maka pertanyaan penting saat ini adalah, sanggupkah penyelenggara pemerintah di tingkat daerah menerjemahkan kepentingan rakyat dengan sebenar-benarnya? Atau ini bakal menjadi babak baru untuk semakin memuluskan para pejabat di daerah terjaring dalam lingkaran korupsi dan tipu muslihat anggaran?
Dengan belajar pada beragam fakta terhadap sistem pengelolaan anggaran selama ini, tampaknya sangat kecil nafas optimisme publik untuk mempercayai bahwa anggaran tersebut bakal tersalur pada jalur dan lajur yang sebenarnya. Pembangunan pabrik Kakao dan SMK Kakao yang hingga kini tak jelas juntrungannya menjadi dalil sahih bahwa anggaran besar tak selamanya punya manfaat besar pula.
Di sinilah arti penting sebuah ketegasan seorang pemimpin dalam menyelenggarakan sistem birokrasi yang mampu menerjemahkan pola distribusi anggaran yang tepat sasaran. Tidak justeru menumpuk pada program yang terlampau abal-abal. Sinergitas antar penyelenggara pemerintahan hendaknya tak menjadi kamuflase yang dipertontonkan dalam dramaturgi politik. Tapi mesti digerakkan dalam sistem perencanaan yang saling menopang satu sama lain.
Dalam konteks Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten kerap saling menuding bahwa apa yang diprogramkan selama ini tak punya korelasi yang pas. Ketika itu terjadi, ini sekaligus sebagai gambaran bahwa program yang selama ini berjalan memang sangat erat kaitannya dengan ego sektoral masing-masing.
Pemerintah Kabupaten menganggap program dari Provinsi tak punya titik singgung dengan kebutuhan Kabupaten. Sementara pemerintah Provinsi juga tampil dengan klaim yang menganggap Pemerintah Kabupaten tak punya itikad baik untuk menyambungkan ritme koordinasi. Akhirnya, rakyat harus kembali menggerutu dalam kekesalan dan ketidakpercayaan.
Maka dengan kesadaran inilah, catatan penting atas kebijakan Presiden menggelontorkan anggaran besar itu sepatutnya disahuti dengan pola perencanaan yang tepat sasaran. Sebelum kucuran dana itu benar-benar mendarat di Sulbar, pemerintah sepatutnya telah memiliki rancang bangun yang pas dengan kebutuhan para petani. Artinya, dana sebesar Rp1,2 T itu mesti benar-benar terasa manfaatnya bagi Rakyat.
Maka dengan kesadaran inilah, catatan penting atas kebijakan Presiden menggelontorkan anggaran besar itu sepatutnya disahuti dengan pola perencanaan yang tepat sasaran. Sebelum kucuran dana itu benar-benar mendarat di Sulbar, pemerintah sepatutnya telah memiliki rancang bangun yang pas dengan kebutuhan para petani. Artinya, dana sebesar Rp1,2 T itu mesti benar-benar terasa manfaatnya bagi Rakyat.
Komentar