Catatan dari Rakor Pengawas Pemilu 2014 se-Sulbar (II selesai)
Fokus pada Sengketa pemilu 9 April 2014 jelas merupakan sebuah keniscayaan. Di tengah tampilan wajah demokrasi yang masih mengedepankan sisi transaksi, kualitas pemilu menjadi taruhannya.
Untuk Sulawesi Barat, seluruh Kabupaten memiliki tipikal potensi pelanggaran yang berbeda-beda. Di Kabupaten Polewali Mandar misalnya, Kecamatan Matangnga, Tutar dan Alu merupakan zona potensi pelanggaran pemilu. "Faktor utamanya karena akses ke wilayah tersebut tidak mudah," ucap Ketua Panwas Polman, Murtaji Anwar.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Mamasa. Ketua Panwas Mamasa, Samuel menuturkan, Kecamayan Mambi, Tabang dan Mehalaan dianggap cukup urgen diawasi lebih khusus. "Detailnya, ada 55 Desa yang perlu diberi perhatian khusus. Karena di sana itu, setiap pemilu, surat suara selalu habis. Dan itu tidak masuk akal," jelasnya.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Mamasa. Ketua Panwas Mamasa, Samuel menuturkan, Kecamayan Mambi, Tabang dan Mehalaan dianggap cukup urgen diawasi lebih khusus. "Detailnya, ada 55 Desa yang perlu diberi perhatian khusus. Karena di sana itu, setiap pemilu, surat suara selalu habis. Dan itu tidak masuk akal," jelasnya.
Selain terkendala akses transportasi, kelengkapan bagi awak pengawas juga perlu menjadi perhatian bersama. "Kami di Matra membutuhkan semacam Identitas. Sekalipun ini nantinya tak ada honor," kata Ketua Panwas Matra, Nasrul Nasir.
Untuk hal itu semua, diperlukan strategi khusus agar tak berjalan liar. Sesuai dengan prinsip membangun pemilu berkualitas ditambah dengan pola prefentif. Salah satu upaya menuju target tersebut adalah dengan menguatkan insting politik awak pemilu untuk terus memantau lalu lintas anggaran. Apakah murni anggaran prihadi para caleg. Ataukah justeru diperas dari dana siluman APBD.
"Kita sedang memantau modus pelangggaran pemilu seperti penggunaan APBD. Apalagi di sektor pertanian dan perikanan," beber Usman, Ketua Panwas Majene.
"Kita sedang memantau modus pelangggaran pemilu seperti penggunaan APBD. Apalagi di sektor pertanian dan perikanan," beber Usman, Ketua Panwas Majene.
Khusus di Majene, katanya, sisi pelanggaran pemilu juga dapat dilihat dengan munculnya sejumlah oknum yang memanfaatkan kepemilikan tanah. Wal hasil, siapa pun yang punya kepentingan politik, pemanfaatan atas hak tanah sedemikian sensitif terjadi di tengah-tengah warga. Jika hal ini terjadi, bukan mustahil bakal menjadi sengketa horizontal yang berkepanjangan.
Menurut Usman, pengenalan terhadap modus pelanggaran pemilu sangat penting. Tak cukup jika sekedar berangkat dari payung hukum semata. Dibutuhkan strategi jitu untuk membidik satu demi satu celah yang membuka tabir pelanggaran. "Salah satu pola yang kami lakukan adalah mengawali perkembangan politik lewat media. Dari situ, kita memetakan seperti pola-pola yang bakal terjadi di lapangan," tandasnya.
Dengan meminjam tawaran pengawasan partisipatif itu, sesungguhnya dapat dijadikan sebagai cara untuk saling merangkul, saling terlibat mengawasi apa saja dan siapa saja yang merencanakan terjadinya cedera pemilu. Jangan sampai itu terjadi.
Menurut Usman, pengenalan terhadap modus pelanggaran pemilu sangat penting. Tak cukup jika sekedar berangkat dari payung hukum semata. Dibutuhkan strategi jitu untuk membidik satu demi satu celah yang membuka tabir pelanggaran. "Salah satu pola yang kami lakukan adalah mengawali perkembangan politik lewat media. Dari situ, kita memetakan seperti pola-pola yang bakal terjadi di lapangan," tandasnya.
Dengan meminjam tawaran pengawasan partisipatif itu, sesungguhnya dapat dijadikan sebagai cara untuk saling merangkul, saling terlibat mengawasi apa saja dan siapa saja yang merencanakan terjadinya cedera pemilu. Jangan sampai itu terjadi.
Komentar